Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva berharap pengusaha dalam negeri harus terus berkembang. Gunanya untuk menghadang penjajahan ekonomi dari pengusaha luar negeri.

"Nggak terbayang sebuah negara tanpa pengusaha. Kalau itu terjadi, maka negara akan dijajah oleh pengusaha dari luar negeri," ungkap Hamdan dalam sambutannya pada pelantikan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kampar di Balai Bupati Kampar, Sabtu (12/12/2015) pagi.

Hamdan diberi kesembatan memberikan arahan kepada pengurus Apindo Kampar terlantik periode 2015-2018. Pelantikan dihadiri sejumlah undangan. Selain Hamdan, tampak hadir di antaranya Brigjen Pol Adhy Prawoto selaku Penasehat DPK Apindo Kampar, Anggota DPRD Riau Ilyas HU dan Kepala Kantor Kemengerian Agama Riau Tarmizi Tohor.

Selain itu, tampak Bupati Kampar Jefry Noer bersama pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, unsur pimpinan forkompinda, Direktur PDAM Tirta Kampar M. Rusdi dan Ketua KONI Kampar Abdul Gafar. Balai Bupati juga dipadati pinpinan sejumlah organisasi masyarakat, partai dan pimpinan perusahaan.

Mengenakan kemeja batik, Hamdan optimis dapat melahirkan pengusaha baru. Sebab, kata dia, pekerjaan seperti nelayan, petani dan lainnya harus didampingi pengusaha melalui pembinaan. Sehingga dunia usaha dalam negeri diperhitungkan negara lain.

"Sudah menjadi tugas negara membina dan membesarkan pengusaha," tandasnya.

Menyoal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai diterapkan di akhir 2015 ini, menurut Hamdan, harus dihadapi. Sistem ekonomi internasional yang bebas arus barang dan jasa, pastinya akan dikuasai oleh pengusaha bermodal kuat. Itulah sebabnya, pengusaha dalam negeri memiliki poisis yang sangat penting.

Menurut Zoelva, asosiasi pengusaha akan menyangkut tiga hal. Pertama, kemajuan pengusaha, kemajuan pekerja dan pengembangan jumlah anggota. "Saya meminta, tanggung jawab Apindo adalah membina pengusaha kecil," ujarnya.

disadur tribunpekanbaru.com

Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kampar periode 2015-2018 resmi dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Riau, Wijatmoko di Balai Bupati Kampar, Sabtu (12/12/2015).

Pelantikan DPK Apindo Kampar terasa spesial karena dihadiri oleh beberapa tokoh nasional maupun Bupati Kampar H Jefry Noer dan pejabat lainnya. Diantara tokoh nasional yang hadir adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa dan  Penasehat DPK Apindo Kampar Brigjen Pol  Adhy Prawoto.

Selain itu tampak hadir pejabat dari Provinsi Riau Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau H Tarmizi Tohor, anggota DPRD Riau H Ilyas HU. Dari Kampar tampak sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah, Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono, perwakilan dari Komandan Kodim 0313 KPR, kepala BUMD, pimpinan organisasi masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi massa, mahasiswa, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan dan pengusaha dan ratusan undangan lainnya.

Pengukuhan pengurus DPK Apindo Kampar ditandai dengan pengucapan sumpah dan penyerahan petaka Apindo dari Ketua DPP Apindo Riau Wijatmoko kepada Ketua DPK Apindo Kampar Muhammad Amin, S.Ag, MH.

Pengurus harian yang dilantik diantaranya Sekretaris DPK Apindo Kampar H Nurmailis Syaiful, SH,  Bendahara Abdul Halek, Wakil Bendahara Zulfan Azmi ST, MT,  Wakil Sekretaris Aprizal, SE, Wakil Ketua Ir Muhammad Yasir, beberapa ketua bidang diantaranya Marlis, SE, Marhaliman, SE dan lainnya.

Adapun dewan pembina DPK Apindo Kampar adalah Bupati Kampar dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah. Sedangkan dewan penasehat DPK Apindo Kampar diantaranya H Ilyas HU, Sarjanis Mukhtar dan  H Zapri Haroen.

Ketua DPK Apindo Kampar Muhammad Amin dalam sambutannya menyampaikan beberapa pernyataan menarik. Amin mengatakan, Apindo Kampar siap untuk mendukung iklim usaha dan investasi di Kabupaten Kampar.

Dia berharap Apindo yang saat ini dipimpin Haryadi R Sukamdani di tingkat nasional itu  hendaknya memiliki  independensi sehingga bebas mengembangkan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Berkaitan motto Apindo Kampar yang siap menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN, maka Amin mengajak pengurus Apindo dan pengusaha di Kampar mengembangkan cara berfikir yang lebih luas.

MEA akan membuat peluang pasar terbuka luas baik produk dari dalam negeri ke luar negeri maupun produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Amin menekankan, dalam rangka menyambut MEA tak kalah penting yang harus diutamakan adalah  keunggulan

“Era persaingan akan semakin berat, maka kita dan produk kita  harus punya kelebihan. Jangan meninggilakan nilai-nilai yang sudah  bagus, seperti  gotong royong dan bahu membahu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” ungkap Amin yang juga tokoh muda dan pengusaha muda Kampar yang selama ini telah berkiprah di tingkat nasional tersebut.

Apindo juga diharapkan mampu  menjaga keharmonisan antara perusahaan  dengan pekerja, buka akses dengan dunia kerja, pihak swasta, pemerintah dan luar negeri. Melalui Apindo Amin berharap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berjalan berkesinambungan.

Pada kesempatan itu Muhammad Amin juga mengajak pengurus DPK Apindo Kampar menjadi tauladan bagi pengurus organisasi lain baik dalam hal reputasi, kepemimpinan,  independensi,  kontribusi dan eksistensi di Kampar sehingga dengan  independen bisa

 dihormati.

Sementara itu Ketua DPP Apindo Provinsi Riau Wijatmoko menilai Muhammad Amin bekerja dengan  cepat karena dalam kurun waktu dua bulan setelah menerima SK sebagai ketua  DPK Apindo Kampar langsung bisa melaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus. Wijatmoko pada kesempatan itu menyampaikan beberapa pandangan dimana di menilai birokrasi di  Riau perly terus dibenahi sehingga mendukung penanaman modal dari investor. “Birokrasi kita harus kembali mempercepat pelayanan publik, khususnya untuk  kepentingan bisnis.
Mempercepat pelayanan publik untuk investasi bisnis,” kata Wijatmoko.

Dia menambahkan, Riau saat ini memiliki beberapa keunggulan di sektor perkebunan, pertanian maupun perikanan. Di sektor perkebunan  masalahdan  tantangan terbesar adalah peran tengkulak di  setiap desa yang masih mendominasi.“Tantangan untuk  pengurus Apindo hari ini mampu memberikan masukan kepada Pemkab Kampar,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, usaha kecil dan menengah telah menjadi perhatian DPP Apindo Riau.

“Saat ini Apindo Riau sedang menggodok inkubator bisnis. Mungkin lima  sampai sepuluh UMKM, kita akan membina dari produksi, distribusi dan pemasarannya,” ulasnya.

Menurutnya sektor UKM adalah sektor yang mampu membuat ekonomi Indonesia bertahan.

disadur dari detikampar.co

Pengurus Apindo foto bersama di sela-sela persiapan pelantikan di Balai Bupati Kampar, Senin (7/12/2015). Pelantikan akan diadakan, Sabtu (11/12/2015)

 Sejumlah pengusaha dan tokoh nasional dijadwalkan akan menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kampar periode 2015-2020 pada Sabtu (11/12). Para tokoh tersebut antara lain Sofian Wanandi, Hamdan Zulfa, Edy Rikamto dan Edi Prawoto.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPK Apindo Kabupaten Kampar M Amin SAg didampingi ketua panitia pengukuhan Juswari Umar Said SH dan sekretaris panitia Aprizal Chaidir SE kepada wartawan, Selasa (8/12).

Dikatakannya, jika tidak aral melintang pengurus DPK Apindo Kabupaten Kampar priode 2015-2020, Sabtu (11/12), akan dilantik dan dikukuhkan oleh pengurus DPP Apindo Provinsi Riau. Pengukuhan ini direncanakan di Balai Bupati Kampar Jalan Prof M Yamin SH Bangkinang dengan mengundang 300 undangan, dimana Bupati Kampar H Jefry Noer SH turut mengundang. Undangan terdiri dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar, anggota DPRD Kampar, dinas instansi terkait, koperasi UKM se-Kabupaten Kampar dan undangan lainnya.

Direncanakan, usai pengukuhan, pengurus DPK Apindo Kampar akan melaksanakan rapat kerja yang akan membahas program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Kampar.

Aalah satu program yang akan dibahas DPK Apindo Kampar ini adalah upaya pembinaan dan pengembangan UKM dengan bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Kampar, menginventarisir seluruh perusahaan di Kabupaten Kampar sebagai mitra kerja Apindo dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kampar.

Khusus untuk koperasi UKM, usai pengukuhan dan raker, Apindo akan melakukan anjangsana ke sejumlah koperasi.(riaupos)

Kalangan pengusaha di Riau khawatir langkah percepatan penyerapan anggaran yang dilakukan Pemprov Riau akan menghasilkan program pembangunan berkualitas rendah.

Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Riau Wijatmoko Rah Trisno mengatakan target penyerapan anggaran daerah sebesar 58% oleh Pemprov Riau terkesan sulit dicapai.
“Kami paham dengan target Plt Gubernur Riau yang ingin target serapan anggaran daerah bisa tercapai, namun dengan waktu yang sudah sangat pendek ini tentu menjadi sulit untuk tercapai,” katanya kepada Bisnis, Kamis (10/12).

Bahkan Wijatmoko khawatir dengan kejar target seperti itu mengakibatkan program pembangunan yang dihasilkan lewat pengerjaan proyek sistem kebut ini akan berkualitas rendah.

Selain itu, mepetnya waktu realisasi beragam proyek pembangunan membuat  munculnya potensi inefisiensi hingga praktik korupsi.

Untuk mengurangi risiko munculnya masalah itu, pihaknya mengharapkan kepada Plt Gubernur Riau dan pemprov agar dapat melakukan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan beragam proyek pembangunan.

Dia juga menyarankan pemprov memiliki tim pengawas yang bekerja secara independen dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya.

“Nantinya tim pengawasan ini diharapkan bisa melakukan dua tugas dan fungsi utama yaitu pertama memastikan penyerapan anggaran telah sesuai target yang ditetapkan, kedua yaitu efisiensi terjaga dan pemborosan anggaran dapat ditekan,” katanya.

Sementara itu di kesempatan terpisah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masperi mengatakan pemprov sedang mengupayakan agar penyerapan anggaran daerah bisa mencapai 58%.

“Memang rencananya begitu, kami terus berupaya agar penyerapan anggaran pemprov bisa di atas 50%, jadi kami harapkan tidak bicara soal Silpa dulu, tetapi kami akan kejar realisasi sampai batas akhir di Desember ini,” katanya.

Masperi mengatakan langkah yang telah disiapkan pihaknya yaitu ada beberapa kegiatan akan segera direalisasikan seperti pembayaran kontrak pekerjaan proyek pembangunan, penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan penyaluran dana desa.

Adapun menurut data terakhir yang dipegang pemprov, penyerapan anggaran daerah Riau saat ini berada di posisi 45% dari total APBD Perubahan senilai Rp11,4 triliun. Sebagian besar realisasi anggaran itu disedot oleh belanja tidak langsung pemprov.