Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau mendorong
pemerintah pusat agar melakukan desentralisasi pengelolaan energi
listrik agar tiap daerah bisa lebih cepat memenuhi kebutuhan energi
listriknya dan terbebas dari krisis listrik.
Ketua Apindo Riau
Wijatmoko Rah Trisno mengatakan saat ini campur tangan pemerintah pusat
dalam kebijakan energi listrik nasional masih sangat dominan.
“Industri
sangat membutuhkan energi listrik dalam aktifitasnya yang tentu menjadi
tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi, tetapi campur tangan
pemerintah pusat begitu dominan, yang membuat daerah masih kekurangan
bahkan krisis listrik termasuk di Riau,” katanya kepada Bisnis, Jumat
(30/10/2015).
Menurut Wijat, pengadaan energi listrik mulai dari
pengadaan pembangkit, bahan bakar, teknisi, dan perawatannya memakan
biaya yang besar. Pebisnis yang ingin memulai usaha tentu saja ingin
mendapatkan kemudahan dan jaminan ketersediaan pasokan listrik tanpa
harus direpotkan dalam memikirkan hal itu.
Untuk memudahkannya,
seharusnya pemerintah pusat mulai melakukan desentralisasi dan
memberikan kewenangan kepada pemda untuk memenuhi dan mengelola
kebutuhan listrik tersebut.
Bila pemerintah tidak segera
melaksanakan itu, pengusaha tetap akan menghadapi situasi yang sama
yaitu terbatasnya energi listrik yang dapat dipakai sehingga
mengakibatkan kinerja dan pelayanan dalam bisnis dan usaha menjadi tidak
maksimal.
“Itu kerugiannya bukan hanya materi tetapi juga bisa
mengakibatkan pelayanan barang dan jasa kepada pelanggan menjadi
berkurang dan tidak prima,” katanya.
Sebelumnya PT PLN (Persero)
Wilayah Riau dan Kepulauan Ria
u menyebutkan Provinsi Riau saat ini
mengalami defisit listrik sebesar 80 megawatt dan untuk memenuhi
kebutuhan itu PLN mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit wilayah
Sumatra Selatan dan Sumatra Utara.
Manajer SDM dan Umum PLN WRKR
Dwi Suryo Abdullah mengatakan saat ini pembangkit listrik yang ada di
wilayahnya hanya mampu menghasilkan energi sebesar 316 megawatt.
“Kalau
kapasitas dari pembangkit di Riau Kepri total ada sekitar 460,5
megawatt, tetapi karena sekarang musim kemarau jadi daya yang dihasilkan
tidak maksimal, sementara beban puncak Riau itu sebesar 520 megawatt
dengan beban rata-rata tiap hari 470 megawatt,” katanya.
Dengan
kondisi ini, Dwi mengatakan PLN WRKR meminta tambahan daya dari sistem
interkoneksi PLN Sumatra tepatnya dari wilayah Sumatra Selatan dan
Sumatra Utara, masing-masing sebesar 80 megawatt secara bergantian.
Dwi
mengatakan kondisi ini membuat pelayanan listrik kepada pelanggan tidak
bisa maksimal sehingga perlu dilaksanakan manajemen beban atau
melakukan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan dalam beberapa waktu
terakhir.
Salah satu penyebab yang cukup memengaruhi kurangnya
cadangan daya listrik di Riau saat ini kata Dwi yaitu berkurangnya
tinggi air di waduk PLTA Koto Panjang akibat kemarau berkepanjangan.
“Kami
menghadapi kondisi begini yang membuat pasokan listrik menurun, solusi
jangka menengah dan panjang yang kami sedang lakukan yaitu menggesa
operasional PLTU Tenayan Raya yang saat ini sudah hampir selesai,
kira-kira 90% lah,” katanya.
Adapun saat ini kondisi pemadaman
listrik di wilayah Pekanbaru dan Riau terjadi secara merata. Dalam
sekali pemadaman, PLN melakukan pemadaman listrik selama 2 jam dengan
wilayah yang terpisah.
